DPRD Kukar Buka Opsi Multiyears hingga Bantuan Pusat untuk Tuntaskan Jembatan Sebulu
Kondisi Jembatan Sebulu sat ini. (Kriz)
POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) membuka berbagai opsi pembiayaan untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Sebulu yang menghubungkan Dusun Sirbaya dengan Desa Sebulu Modern.
Selain mengkaji skema
proyek multiyears, DPRD juga mempertimbangkan pinjaman daerah hingga dukungan
pendanaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar
proyek strategis tersebut dapat segera diselesaikan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad
Yani, mengatakan pihaknya telah menerima laporan bahwa pembangunan jembatan
masih menghadapi sejumlah kendala.
Karena itu, DPRD akan
melakukan evaluasi untuk memastikan penyebab terhambatnya proyek sekaligus
menentukan langkah yang akan diambil ke depan.
Menurutnya, evaluasi
tersebut juga akan mencakup pelaksanaan pekerjaan di lapangan, termasuk
kemungkinan adanya kendala dari pihak pelaksana proyek.
"Kami memang mendapat
informasi bahwa pembangunan tersebut masih mengalami sejumlah kendala. Mungkin
nanti perlu dipertanyakan juga kenapa pembangunannya masih bermasalah, karena
bisa saja pihak kontraktornya juga memiliki persoalan sehingga pekerjaan tidak
berjalan dengan baik," ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Berdasarkan laporan yang
diterima DPRD, lanjutnya, proyek tersebut masih membutuhkan anggaran sekitar
Rp400 miliar.
Nilai itu dinilai cukup
besar sehingga diperlukan strategi pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.
"Karena itu kita
harus merekayasa kemampuan keuangan daerah, apakah nanti menggunakan skema
pinjaman, proyek multiyears, atau skema lainnya. Sebab kalau tidak dilanjutkan,
akan sangat disayangkan," jelasnya.
Ia menegaskan,
penyelesaian Jembatan Sebulu menjadi salah satu prioritas DPRD karena proyek
tersebut telah menyerap anggaran yang besar namun hingga kini belum memberikan
manfaat bagi masyarakat.
"Pembangunan tersebut
sudah menggunakan anggaran sekitar Rp300 miliar, tetapi hingga kini belum bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau proyek itu tidak dilanjutkan, tentu negara
dan Pemkab Kukar akan mengalami kerugian karena anggaran yang sudah dikeluarkan
tidak memberikan manfaat," tegasnya.
Untuk itu, kata dia, DPRD
akan membahas berbagai alternatif pembiayaan agar proyek dapat kembali
berjalan.
Menurutnya, seluruh opsi
akan dipertimbangkan selama memungkinkan penyelesaian jembatan.
"Oleh karena itu,
kami menjadikan penyelesaian proyek ini sebagai prioritas. Apakah nantinya
melalui skema multiyears, pinjaman daerah, ataupun bantuan dari pemerintah
pusat maupun pemerintah provinsi, itu yang akan kita bahas. Yang jelas
pembangunan ini tidak boleh terhenti," ucapnya.
Selain mengawal
pembiayaan, DPRD juga memastikan akan melakukan pengawasan terhadap kelanjutan
proyek, termasuk apabila ditemukan adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak
sesuai ketentuan.
Sementara itu, Camat
Sebulu, Edy Fahruddin, mengatakan masyarakat masih menaruh harapan besar
terhadap penyelesaian Jembatan Sebulu karena keberadaannya akan membuka akses
baru antara Dusun Sirbaya dan Desa Sebulu Modern sekaligus mendorong
pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Ia menyebut, berdasarkan
informasi yang diterimanya, pada tahun ini pemerintah daerah mengalokasikan
sekitar Rp80 miliar untuk melanjutkan pembangunan.
"Cuma prosesnya saya
belum tahu. Teknisnya ada di PU, mudah-mudahan untuk penyambungan besi jembatan
itu segera direalisasikan," kata dia.
Menurutnya, pembangunan
jembatan yang dimulai pada 2024 itu diperkirakan baru mencapai sekitar 50
persen karena bentang utama belum dikerjakan.
Secara keseluruhan,
kebutuhan anggaran proyek diperkirakan mencapai sekitar Rp900 miliar.
Meski memahami kondisi
fiskal daerah, ia berharap penyelesaian proyek dapat didukung melalui
kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
"Harapan kami semua
pemangku kepentingan bisa bersinergi melalui koordinasi dengan Kementerian PU
atau dari pusat, ada bantuan APBN dan Bapak Bupati bisa mengomunikasikan
terkait penyelesaian jembatan ini. Karena jembatan ini merupakan sarana untuk
perekonomian baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita," tutupnya.
(kriz)